SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen terus mendorong modernisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen adalah menghadirkan Mata Pandawa, aplikasi untuk mendukung pengawasan wajib pajak sekaligus memantau aktivitas petugas pajak wilayah secara real-time.
Aplikasi Mata Pandawa diluncurkan dan resmi digunakan pada 10 Juli 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan perpajakan daerah. Inovasi ini dirancang untuk membantu kegiatan pendataan, pemantauan, penagihan, serta verifikasi pembayaran pajak melalui pemanfaatan data digital yang lebih terstruktur.
Kehadiran Mata Pandawa menjadi kelanjutan dari transformasi digital yang dilakukan BPKPD Sragen dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Melalui aplikasi ini, pengawasan tidak hanya diarahkan pada kepatuhan wajib pajak, tetapi juga pada pelaksanaan tugas petugas pajak wilayah yang berperan langsung dalam kegiatan di lapangan.
Menyatukan Pengawasan Wajib Pajak dan Petugas Lapangan
Kegiatan pengawasan pajak daerah membutuhkan informasi yang akurat mengenai wajib pajak maupun pelaksanaan tugas petugas di lapangan. Keduanya memiliki keterkaitan erat karena efektivitas pengawasan terhadap wajib pajak turut ditentukan oleh ketepatan pendataan dan kualitas pelaksanaan tugas petugas.
Sebelum penerapan sistem digital, pencatatan aktivitas lapangan secara manual menghadapi sejumlah keterbatasan. Pengumpulan laporan membutuhkan waktu, sementara verifikasi lokasi kunjungan dan pencocokan informasi dengan data pembayaran tidak selalu dapat dilakukan secara cepat.
Mata Pandawa dikembangkan untuk membantu mengatasi tantangan tersebut melalui sistem pemantauan berbasis digital.
Pada aspek pengawasan wajib pajak, aplikasi mendukung kegiatan pendataan dan pemantauan melalui kunjungan petugas ke lapangan. Informasi yang dihimpun dapat menjadi bahan untuk menilai kebutuhan tindak lanjut terhadap wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, pada aspek pengawasan petugas, teknologi berbasis GPS membantu memantau lokasi pelaksanaan tugas. Aktivitas kunjungan, pendataan, dan penagihan juga dapat didokumentasikan secara digital sebagai bahan evaluasi kinerja.
Kombinasi kedua fungsi tersebut diharapkan membantu BPKPD memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan pajak daerah.
Terhubung dengan Sistem Pajak Daerah dan Bank Jateng
Selain mendukung pemantauan aktivitas lapangan, Mata Pandawa dikembangkan dengan dukungan integrasi bersama sistem pajak daerah dan Bank Jateng.
Integrasi tersebut memungkinkan informasi yang tersedia dalam sistem dimanfaatkan untuk mendukung pencocokan data aktivitas lapangan dan pembayaran pajak. Dengan demikian, proses pemeriksaan administrasi dapat dilakukan secara lebih efisien dan potensi ketidaksesuaian pencatatan dapat lebih mudah diidentifikasi.
Ketersediaan data yang terintegrasi juga membantu pimpinan dalam menentukan prioritas pengawasan, mengevaluasi hasil kegiatan, serta merumuskan langkah tindak lanjut berdasarkan informasi yang tersedia.
Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada proses pelaporan manual sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.
Dikembangkan Berdasarkan Kebutuhan Lapangan
Pengembangan Mata Pandawa diawali dengan identifikasi berbagai persoalan dalam kegiatan pendataan dan penagihan pajak di lapangan. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar untuk merumuskan kebutuhan sistem dan menentukan fitur yang relevan dengan pelaksanaan tugas petugas pajak wilayah.
Tahap berikutnya mencakup penyusunan rancangan teknis, pembangunan aplikasi, serta pengintegrasian sistem melalui mekanisme pertukaran data menggunakan Application Programming Interface (API).
Sebelum diterapkan dalam kegiatan operasional, aplikasi melalui tahapan uji coba dengan melibatkan petugas pajak wilayah. BPKPD juga menyelenggarakan bimbingan teknis untuk memberikan pemahaman mengenai penggunaan aplikasi dan mendukung kesiapan petugas dalam menerapkan sistem digital tersebut.
Setelah implementasi, data yang terekam dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan.
Tahapan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa inovasi teknologi tidak hanya tersedia sebagai aplikasi, tetapi juga mendukung perubahan proses kerja yang lebih efektif.
BPKPD Sragen Dorong Pengawasan yang Akuntabel
Kepala BPKPD Kabupaten Sragen, Badrus Samsu Darusi, SSTP, MSi, menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.
Melalui Mata Pandawa, pengawasan terhadap wajib pajak dan aktivitas petugas diharapkan dapat dilakukan dengan dukungan informasi yang lebih terstruktur. Sistem ini juga diharapkan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat transparansi, dan menyediakan bahan evaluasi bagi pimpinan.
Pemanfaatan teknologi tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kedisiplinan dalam menjalankan prosedur agar manfaat inovasi dapat dirasakan secara optimal.
Sejalan dengan hal tersebut, inovator Mata Pandawa, Nuryahman Hartono, ST, MSi, menjelaskan bahwa Mata Pandawa dirancang untuk mendukung pengawasan secara menyeluruh melalui pemantauan aktivitas lapangan dan pemanfaatan data perpajakan.
Dukungan GPS membantu proses pemantauan lokasi petugas, sedangkan pencatatan digital dan integrasi dengan sistem pembayaran mendukung proses evaluasi serta verifikasi informasi.
Dengan tersedianya data yang lebih terstruktur, pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, baik dalam menindaklanjuti kondisi wajib pajak maupun dalam mengevaluasi kinerja petugas pajak wilayah.
Mendukung Kepatuhan dan Optimalisasi Pendapatan Daerah
Penerapan Mata Pandawa berpotensi memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, petugas pajak, dan masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, aplikasi ini mendukung tersedianya informasi untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas evaluasi, dan membantu penyusunan kebijakan pengelolaan pendapatan. Bagi petugas, sistem digital dapat mempermudah dokumentasi kegiatan serta mengurangi beban administrasi manual.
Bagi wajib pajak, pengawasan dan pencatatan yang lebih tertata diharapkan mendukung kepastian administrasi perpajakan serta meningkatkan transparansi dalam proses pendataan dan pembayaran.
Dalam jangka panjang, pengawasan yang lebih efektif diharapkan dapat membantu mendorong kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sragen.
Keberhasilan implementasi tetap membutuhkan dukungan kualitas data, kedisiplinan petugas, evaluasi berkala, serta pelaksanaan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejak resmi digunakan pada 10 Juli 2025, Mata Pandawa menjadi bagian dari upaya BPKPD Kabupaten Sragen dalam mengembangkan tata kelola pendapatan daerah yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi. Inovasi ini diharapkan terus memperkuat sistem pengawasan pajak yang modern, transparan, dan akuntabel sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sragen.
